Sistem ekonomi adalah cara manusia melaksanakan kegiatan ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Keadaan
perekonomian negara-negara berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh :
1.
Sistem perekonomian dan pola pembangunan ekonomi yang
diterapkan.
2.
Pembangunan infrastuktur fisik dan sosial.
3.
Tingkat pembangunan yang telah dicpai pada masa penjajahan.
Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh 4 negara
yaitu, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang pasti secara langsung atau tidak
langsung mendapat pengaruh dari negara-negara tersebut. Tetapi faktor yang
sangat menentukan keberhasilan ekonomi bukan warisan dari negara penjajah,
melainkan tergantung dari rezim pemerintah yang berkuasa dan kebijakan serta
sistem ekonomi yang diterapkan negara tersebut.
1.
Pemerintahan Orde Lama
Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk
sekali, ekonomi nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang,
perang dunia ke II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang
sangat jelek. Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi
liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi
konflik yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi
transisi politik ke sistem ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana
kekuasaan militer dan presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin
dekat dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.
Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk
dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat
Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam
bentuk pinjaman maupun PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan
pembangunan Indonesia sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September
1965 terjadi kudeta G 30S PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang
sangat besar juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis
ke semi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.
Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari
Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi
kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di daalam
negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama
pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti
pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran
pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat
disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama
terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun
nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode
orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang
sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian
nasional.
2.
Pemerintahan Orde Baru
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan
perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan
system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan
pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan
melalui Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas
ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain
itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang
jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak
Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada
tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan
rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di
Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin
presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga
berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974,
juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi
Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan
teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia
mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
3. Pemerintahan
Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami
suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa
negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997.
Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga
pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda
proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997,
lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada
Indonesia.
4.
Pemerintahan Reformasi
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut
selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini
ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF,
membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau
menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur
tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bias
membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan
politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
Awal pemerintahan
reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh
pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi,
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama
pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang
dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di
bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan
sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan
tingkat country risk Indonesia.
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi.
Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan
ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
5.
Pemerintahan Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia
yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi
Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara
lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun
swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi
perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999
IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia
bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan
kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo
neraca pembayaran dan deficit APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam
pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor
berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya
pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun
2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga
turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian
dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
https://azizsustiawan.wordpress.com/2013/11/02/sejarah-sistem-ekonomi-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar